Sampang, angkatberita.id – Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sabtu (27/09)
Langkah ini diambil sebagai respon atas carut-marutnya realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Program MBG, yang digagas pemerintah pusat melalui BGN sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, sejatinya bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun, implementasi di Kabupaten Sampang dinilai jauh dari target, bahkan banyak menu makanan yang tidak sesuai standar gizi maupun kualitas yang ditentukan.
Hingga pertengahan September 2025, dari 35 dapur MBG yang ditargetkan, baru sebagian yang beroperasi, sisanya masih terhambat oleh persoalan administrasi dan teknis, mulai dari surat tugas, penunjukan pengelola, hingga mekanisme distribusi makanan.
Selain itu, laporan dari masyarakat menyebutkan sejumlah paket makanan yang didistribusikan tidak memenuhi standar gizi dan kelayakan, ada yang kualitasnya buruk, bahkan dikeluhkan oleh orang tua siswa karena dianggap tidak layak dikonsumsi, hal ini semakin menambah keresahan.
Pemerintah daerah sebelumnya menyebut program MBG mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal dengan perputaran ekonomi miliaran rupiah per bulan, namun menurut Ketua GASI, klaim tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan, di mana distribusi bermasalah dan kualitas makanan yang diterima siswa tidak terjamin.
Ketua GASI, Achmad, menegaskan bahwa pihaknya akan lebih dulu menyurati BGN dan Kemenko PMK untuk meminta perhatian serius.
“Program MBG ini menyangkut hak dasar anak-anak untuk mendapatkan gizi yang layak, jika distribusinya kacau dan makanannya tidak sesuai standar, maka tujuan menekan stunting bisa gagal, kami akan surati BGN dan Kemenko PMK, namun jika tidak ada perbaikan signifikan, kami siap melakukan audensi langsung ke pusat,” tegas Achmad.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah memastikan aspek kehalalan dan kualitas gizi dalam setiap menu MBG.
“Harus dipastikan anak-anak mendapatkan makanan halal dan bergizi dengan baik, jangan sampai mereka dijadikan ajang bisnis dalam program MBG. Kalau dibiarkan tanpa ada pengawasan dan sanksi tegas, kami khawatir ke depan bisa ada korban jiwa,” tegasnya lagi.
Dalam surat yang akan dikirim, GASI akan menekankan beberapa hal:
- Percepatan operasional seluruh dapur MBG di Kabupaten Sampang.
- Peningkatan kualitas makanan agar sesuai standar gizi dan kesehatan.
- Transparansi anggaran dan audit menyeluruh pelaksanaan program.
- Pembentukan posko pengaduan publik yang benar-benar responsif.
- Pendampingan langsung dari pemerintah pusat agar distribusi lebih merata.
Achmad berharap, dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, persoalan MBG di Sampang dapat segera diperbaiki.
“Jangan sampai program sebesar ini berhenti pada angka-angka klaim. Anak-anak sekolah berhak mendapat makanan bergizi sesuai standar, bukan makanan seadanya,” pungkas Ketua GASI tersebut.
(BBG)
