Sampang (ANGKAT BERITA) – Masa jabatan Penjabat (PJ) Bupati Sampang, Rudi Arifianto, hampir berakhir, namun sejumlah persoalan serius terkait proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menyisakan kekhawatiran.

Proyek yang hampir habis masa kontraknya Namun pekerjaan belum selesai, terus menuai kritik, terlebih karena dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sorotan tajam kini juga ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, yang dinilai tidak cukup aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut.

Ketua Investigasi Team Garuda08, Maz Ulul, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja DPRD yang dianggap tidak optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu, ia juga mengkritik ketidakpastian respons dari PJ Bupati Rudi Arifianto yang hingga kini belum memberikan jawaban atas masalah yang terus berkembang.

Maz Ulul: “DPRD Harus Jangan Diam, Sudah Saatnya Bertindak”

Maz Ulul menegaskan bahwa DPRD Sampang harus segera bertindak dan tidak hanya mengandalkan laporan administratif tanpa turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kondisi proyek-proyek APBD yang masih berjalan. Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan masalah lebih besar.

“DPRD harus bertindak tegas. Jangan cuma duduk diam dan menunggu laporan, harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi proyek yang sedang berjalan. Ini sudah sangat mendesak. Jangan sampai DPRD cuma menjadi lembaga yang ‘tidak terlihat’,” ujar Maz Ulul.

Ia juga menyoroti adanya kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak dan proyek yang berjalan lambat. Maz Ulul mendesak DPRD agar segera mengidentifikasi kontraktor bermasalah dan mengevaluasi proyek-proyek yang hampir habis masa kontraknya.

Maz Ulul mengusulkan agar kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak harus diberikan sanksi tegas, termasuk di-blacklist dari proyek-proyek APBD ke depan. Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian dalam penyelesaian proyek bisa menambah beban kepada masyarakat.

“Jika ada kontraktor yang tidak menepati kontrak, harus ada sanksi tegas. Blacklist mereka agar tidak bisa ikut serta dalam proyek-proyek APBD ke depannya. Ini penting agar tidak ada lagi praktik yang merugikan rakyat,” tegas Maz Ulul.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, PJ Bupati Rudi Arifianto belum memberikan jawaban terkait masalah-masalah yang diangkat oleh masyarakat dan Team Garuda08. Meskipun masa jabatannya hampir berakhir, keengganannya untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan proyek APBD semakin menambah rasa kecewa publik.

“Pak Rudi masih punya waktu untuk memastikan bahwa semua proyek selesai dengan baik. Kalau sampai sekarang beliau belum memberikan jawaban, itu menunjukkan kurangnya transparansi dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat,” ujar Maz Ulul.

Maz Ulul menegaskan bahwa masyarakat Sampang berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan berharap pemerintah melakukan audit terhadap seluruh proyek yang sedang berjalan. Publik menantikan adanya laporan yang jelas mengenai status proyek-proyek tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan, dan harus ada transparansi yang lebih besar dalam setiap tahapan proyek,” ujar Maz Ulul.

Dengan waktu yang semakin sempit, masyarakat Sampang semakin mendesak agar DPRD dan pemerintah daerah bertindak cepat. Mereka berharap agar proyek-proyek yang hampir habis masa kontraknya bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Semua pihak kini menantikan langkah nyata yang akan diambil oleh pemerintah daerah dan DPRD Sampang.

Dengan masa jabatan PJ Bupati yang hampir berakhir dan keengganannya memberikan jawaban, banyak yang bertanya-tanya apakah masalah ini akan segera diselesaikan atau justru dibiarkan begitu saja. Apakah PJ Bupati dan DPRD Sampang akan bertindak tegas sebelum masa jabatan Rudi Arifianto berakhir? Semua mata kini tertuju pada langkah terakhir yang akan diambil oleh pemerintah daerah.