Sampang (ANGKAT BERITA) — Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Baturasang di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, disorot warga akibat dugaan pelanggaran teknis dan administrasi, warga mendesak pemerintah menghentikan sementara pekerjaan karena dinilai tidak transparan dan membahayakan keselamatan pekerja.
Pantauan di lokasi pada Rabu (19/10/2025), tampak pembongkaran dinding bangunan lama masih berlangsung, namun, proyek tidak dilengkapi papan nama informasi yang menjelaskan nilai kontrak, jadwal pelaksanaan hingga pihak pelaksana, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Ini fasilitas kesehatan masyarakat. Kenapa tidak ada papan proyek? Kita tidak tahu batas waktunya, siapa pelaksananya, dan siapa yang mengawasi,” ujar salah seorang warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Berdasarkan foto dokumentasi lapangan, sisa dinding tidak ditopang secara memadai sehingga berpotensi roboh, fondasi lama tampak dangkal dan retak tanpa adanya pekerjaan penguatan awal berupa sloof beton bertulang, selain itu, sejumlah pekerja terlihat tanpa Alat Pelindung Diri (APD) dan perancah bambu digunakan sebagai penyangga, mengindikasikan minimnya penerapan K3 konstruksi.
“Kalau ini diteruskan tanpa penguatan struktur, bangunan bisa berbahaya saat difungsikan untuk layanan kesehatan,” kata pemerhati infrastruktur lokal, Feri Irawan.
Menurut data LPSE Kabupaten Sampang
- Nama paket: Rehabilitasi Pustu Baturasang
- Sumber anggaran: Dinas Kesehatan dan KB Sampang
- Nilai kontrak: Rp398.787.172,05
- Pelaksana: CV Prabu Alam
- Tahun anggaran: 2025
Proyek disebut mencakup pekerjaan pondasi, beton, dinding, atap, plafon, lantai, listrik, pengecatan dan sanitasi. Namun, kondisi awal pekerjaan tidak menunjukkan adanya peningkatan struktur sebagaimana tercantum dalam spesifikasi.
Warga meminta Dinas Kesehatan dan konsultan pengawas segera turun ke lokasi memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, serta menangguhkan sementara proses rehabilitasi hingga:
- papan informasi proyek dipasang
- keselamatan kerja dipenuhi
- fondasi dan sloof diuji kelayakannya
- pengawasan teknis berjalan aktif
Jika tidak ada perbaikan, warga bakal melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum karena mengarah pada indikasi penyimpangan anggaran.
Saat dikonfirmasi mengenai temuan warga, pejabat Dinas Kesehatan dan KB Sampang menyatakan pihaknya masih memproses informasi tersebut.
“Untuk nomor kontak pelaksananya kami belum pegang, masih kami cari dahulu,” ujar salah seorang pejabat yang dihubungi melalui sambungan watsap, Kamis (30/10).
Warga berharap pemerintah bertindak cepat agar fasilitas kesehatan tidak justru menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat.
